Identifikasi Aset Pemerintah Daerah di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya

Kabupaten Intan Jaya adalah salah satu kabupaten di daerah pegunungan tengah Papua yang telah berdiri sejak tahun 2008, untuk itu dalam upaya pengembangannya diperlukan suatu pembangunan yang secara kontinu harus terus menerus dilakukan dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan yaitu merupakan suatu upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup yang dimanifestasikan melalui seperangkat kebijakan publik. Salah satu aspek yang termasuk dalam kegiatan pembangunan adalah pembangunan untuk kepentingan umum yang harus terus di upayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai juga dengan semakin meningkatnya kemakmuran.

Tanah merupakan modal dasar pembangunan dan hampir tidak ada suatu kegiatan pembangunan (sektoral) di manapun yang tidak memerlukan tanah. Oleh karena itu tanah memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Kegiatan suatu pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang kehidupan, terutama untuk kepentingan umum selalu membutuhkan tanah sebagai wadah untuk diletakannya pembangunan tersebut.

Secara umum orang Papua memandang tanah sebagai mama, demikian pula dengan orang Moni, oleh karena itu tanah seharusnya tidak diperjualbelikan. Namun demikian untuk kepentingan umum masyarakat dapat melepaskan tanahnya, seperti yang berada di Kabupaten Intan Jaya, di mana sebelum melanjutkan pembangunan pemerintah merasa sangat perlu untuk melakukan kajian secara ilmiah tentang pemilik hak ulayat terutama pada aset-aset milik pemda seperti yang dilakukan saat ini dengan bekerja sama bersama tim Pusat Studi Masyarakat dan Budaya Papua Jurusan Antropologi Universitas Cenderawasih.

Dalam proses pengumpulan data primer di lapangan baik di distrik Sugapa maupun di 8 kampung yang terdapat aset milik Pemda Kabupaten Intan Jaya yaitu Kumbalagupa, Yokotapa, Bilogai, Mamba, Joparu, Sambili, Wandoga dan Ndugusiga sebagai kampung sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Diskusi Kelompok Terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam. Data primer tersebut diperoleh dari dua kategori informan, yaitu informan kunci dan informan umum. Para informan kunci itu terdiri atas Sonowi, pemimpin-pemimpin adat, tokoh perempuan, pemuda, dan kepala kampung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan penelitian sebelumnya dan tulisan-tulisan lainnya tentang aspek-aspek sosial budaya dan hak ulayat pada suku Moni di Intan Jaya. Data sekunder tersebut dijaring di Perpustakaan Wilayah Provinsi Papua, Perpustakaan Universitas Cenderawasih dan perpustakaan pribadi dengan menggunakan teknik studi dokumentasi dan studi pustaka.

Keberhasilan pengumpulan data dan penulisan buku ini telah diselesaikan dengan baik karena dukungan berbagai pihak, oleh sebab itu, pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada, Pertama Bupati Kabupaten Intan Jaya yang telah memberikan dukungan sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Kedua, Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan ijin melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada tim dari Pusat Studi Masyarakat dan Budaya Papua untuk melakukan kajian ini. Ketiga, para tim pengumpul data lapangan yang menemani saya merampungkan pemetaan dan data-data yang dibutuhkan untuk penulisan buku ini. Keempat Para Informan yang terdiri dari Sonowi, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kepala distrik, kepala kampung dan aparat kampung lainnya serta pemerintah daerah di kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, yang telah membantu kami dengan memberikan informasi atau data yang dibutuhkan sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan semua pihak yang terlibat baik secara langsung dan tidak langsung, sehingga buku ini dapat diterbitkan.