Nusantara di Selat Makassar

Tentang

Aidir Amin Daud

Aidir Amin Daud. Guru besar dan pengajar di bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Unhas sejak 1987. Lahir di Makassar-20 November 1958. Sempat aktif sebagai reporter hingga menjadi Kepala Redaksi Harian Fajar (1980-2003). Aidir sempat menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan (2003-2006). Ia kemudian menjadi Direktur Tata Negara Kemenkumham RI (2007-2009). Tahun 2010, Aidir diangkat menjadi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) yang antara lain wewenangnya sebagai pelaksana Central Authority (Otoritas Pusat) Indonesia yang antara lain mengurusi ekstradisi hingga aset recovery yang dibawa kabur pelaku pidana di Indonesia ke mancanegara, mengurusi badan hukum, notaris hingga partai politik. Lima tahun sesudahnya Aidir menjadi Dirjen HAM selama setahun sebelum diangkat menjadi Inspektur Jenderal Kemenkumham RI. Sebagai Irjen, Aidir sempat menjadi pelaksana tugas Dirjen AHU (2015) dan Dirjen Kekayaan Intelektual. Tahun 2019 Aidir menjadi Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ia juga pernah menjadi Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris selama 2 periode dan sampai saat ini menjadi anggota Komisi Banding Merk Kemenkumham RI.

Judhariksawan

Judhariksawan, lahir di Makassar, 29 Juli 1969. Saat ini adalah guru besar pada Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Memiliki beberapa karya tulis yang terbit secara nasional, diantaranya yaitu Pengantar Hukum Telekomunikasi (2005) dan Hukum Penyiaran (2010). Tahun 2008 diundang secara khusus oleh Pemerintah Amerika Serikat mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) for Judicial System di empat negara bagian. Pemerhati hak asasi manusia dan teknologi komunikasi ini pernah menjabat sebagai Koordinator Bidang Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Sulawesi Selatan (2007-2010). Selanjutnya terpilih sebagai anggota KPI Pusat (2010-2013) dan menjadi Ketua KPI Pusat periode 2013-2016. Pada tahun 2016 membawa Indonesia sebagai Presidency of Islamic State Broadcasting Regulatory Authority Forum (IBRAF). Selain itu juga merupakan founder dan CEO perkumpulan Riksawan Institute. Terakhir, menjadi founder dan wakil ketua Dewan Pengawas Asosiasi Dosen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (ADHTIK). Saat ini merupakan Reviewer di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.